kabarbekasi – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menggali keterangan dari pejabat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). Itu dilakukan untuk mencari alat bukti dugaan korupsi kasus tersebut. Terbaru, penyidik pidana khusus Kejagung mengorek keterangan HR, Deputi Direktur Keuangan BPJS TK.
”Kami terus mendalami dengan menggali keterangan penting dari sejumlah pejabat BPJS TK,” tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer, kepada wartawan, Senin (1/3).
Baca juga: Berkutat Saksi, Kasus BPJS TK Terancam Mangkrak
Penyidik mencecar HR mengenai pengelolaan keuangan dan dana investasi diduga terindikasi merugikan negara Rp23,7 triliun. Untuk sementara pemeriksaan HR dengan kapasitas sebagai saksi. ”Pemeriksaan saksi untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti,” imbuh Leonard.
Sementara itu, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, Irvansyah Utoh Banja saat dikonfirmasi enggan berkomentar mengenai pemeriksaan kembali pejabat lingkungan internal BPJS TK. Namun, ia pernah menyatakan akan mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan menghormati proses penyidikan oleh Kejagung.
Baca juga: Belum Tersangka, Dua Kali Kejagung Garap Eks Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Selain itu, BPJS TK juga siap memberikan keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan. ”Kami berharap proses ini tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di publik, saat pemerintah sedang berupaya keras dalam memulihkan ekonomi nasional,” katanya belum lama ini.
Pada kasus itu, Kejagung pernah menggeledah kantor BPJS TK di Jakarta Selatan, Senin (18/1) lalu. Itu tidak lama setelah penerbitan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) oleh penyidik Pidana khusus Kejagung Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021. Dan, pada penggeledahan itu, penyidik mengamankan barang bukti puluhan dokumen. Meski begitu, penyidik masih belum menemukan calon tersangka dari kasus tersebut. (put)