Bekasi – Keberadaan rumah dinas (rumdin) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi kembali disorot. Termasuk tunjangan DPRD yang nilainya sangat besar. Rencananya, elemen masyarakat bakal demontrasi besar-besaran.
“Minggu ini, kami akan turun ke jalan meminta pertanggungjawaban para pejabat di Kota Bekasi, termasuk sewa rumah dinas yang memakan angka fantastis,” kata Sekretaris Laskar Merah Putih, Hasan Basri.
Baca juga: Dewan Bekasi Respon Positif Kenaikan Intensif RT/RW
Hasan mengaku, saat ini anggaran rumah dinas wali kota dan wakil wali kota terkesan ditutupi. Namun, dia memperkirakan untuk besaran sewa rumah dinas wakil wali kota yang ada di Villa Meutia Kirana mencapai Rp200-300 jutaan setahun.
“Kalau nilai sewa rumah dinas wali kota bekasi tidak dibuka, ada apa ini?, kabarnya sampai miliaran setahun,” kata Hasan.
Baca juga: Kondisi Keuangan Kritis, DPRD Bekasi Usulkan Bentuk Pansus
Bukan hanya itu, Hasan mempertegas juga sejumlah tunjangan DPRD Kota Bekasi yang nilainya fantastis. Mulai dari tunjangan rumah ketua, wakil ketua hingga anggota.
“Uang pulsa saja hampir Rp9 miliar setahun, perumahan Rp27 miliar, total penunjang kerja DPRD hampir Rp70 miliar,” kata Hasan.
Sementara itu, Akademisi dari STMK Trisakti, Adi Bunardi mengatakan, tunjangan pejabat daerah di Kota Bekasi sudah tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.
“Kondisi ekonomi kita lagi lemah, daya beli lagi turun, tapi tunjangan dan fasilitas pejabat melukai perasaan masyarakatnya sendiri,” katanya. (put)
