Bekasi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menargetkan belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 capai Rp7 triliun. Alhasil, dewan pun mendesak pemerintah daerah segera menekan angka kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus di sektor pajak.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim mengatakan, dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan eksekutif, berjalan alot. Dewan meminta APBD 2026 bisa tembus Rp7 triliun.
Baca juga: Festival Pengasinan Keren Diserbu Warga
“Namun, pomerintah daerah masih bertahan dengan proyeksi Rp6,8 triliun,” kata Arif.
Dan sejauh ini, kata Arif, pihaknya sudah melakukan kajian bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan proyeksi APBD sebesar Rp7 triliun. Disitu, kedua lembaga sepakat merumuskan strategi peningkatan potensi PAD.
Baca juga: Baru Saja Dilantik, Dua Jabatan Dirut BUMD Bekasi Terancam
“Kami sudah melakukan rapat kerja dengan OPD, termasuk beberapa BUMD, hasilnya usulan dewan sangat reslistis,” ujarnya.
Potensi itu, kata Arif mengoptimalkan kinerja BUMD. Salah satunya yang berpotensi peningkatan pendapatan antara lain BPRS dan bagi hasil Bank BJB. (adv)