Bekasi – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Miskin Kota memggelar demontrasi di depan kantor DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu 10 September 2025. Massa mendesak segera dihapuskan tunjangan dewan dan tunjangan sewa rumah dinas milik Wali Kota Bekasi.
“Hapus tunjangan dewan, dan evaluasi nilai sewa rumah dinas, karena proses sewanya enggak jelas, masa rumah pribadi disewa,” kata peserta aksi, Hasan Basri di lokasi.
Baca juga: Polisi Lepaskan 10 Anak Pendemo Kericuhan di Bekasi
Dalam orasinya Hasan menjelaskan, dalam anggaran tunjangan dewan sangat tidak pro rakyat. Termasuk tunjangan sewa rumah dinas.
“Rakyat lagi susah, ekonomi lagi tidak bagus, kenapa uangnya tidak dialokasikan ke pos anggaran yang menyentuh rakyat langsung,” tanya Hasan.
Baca juga: Pemkot Bekasi Terapkan Manajemen Talenta ASN
Di tempat yang sama, peserta aksi lainnya Ali Akbar mengatakan, selama ini tunjangan rumah ketua dewan mencapai Rp53 juta per bulan, lalu wakil ketua Rp49 juta, dan anggota Rp46 juta. Sedangkan, untuk sewa rumah dinas Wali Kota Bekasi Ali menduga menghabiskan dana sebesar Rp1.5 miliar per tahun.
“Ini nilai sewa rumah dinas besar sekali, tapi kan itu rumah pribadi, harus jelas dong,” jelas Ali.
Dalam aksinya, massa juga membentangkan spanduk evaluasi sewa rumah dinas Wali Kota Bekasi. Bahkan, terlihat kendaraan pengeras suara menutup area pintu keluar gedung DPRD Kota Bekasi. (nar)