Bekasi Perpanjang Kebijakan Efiensi Anggaran

Bekasi – Pemberlakuan kebijakan efisiensi penggunaan anggaran diperpanjang oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Tujuannya, untuk menstabilkan keuangan daerah agar terhindar situasi defisit.

“Kami masih terus melakukan efisiensi, program yang diurutkan melalui skala prioritas terlaksana sesuai anggaran yang ada,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo.

Seperti yang diketahui, dana transfer untuk Kabupaten Bekasi di tahun 2026 turun hingga lebih dari Rp600 miliar.

Akibat pengurangan itu, Pemkab Bekasi mengalami kekurangan keuangan mencapai Rp1,3 triliun.

Dia menjelaskan, data dari Kementerian Keuangan dana transfer pemerintah pusat ke Kabupaten Bekasi tahun depan mencapai Rp1,39 triliun atau turun Rp649,6 miliar dibanding tahun sebelumnya.

“Kita tetap berharap pada peningkatan pendapatan asli daerah,” imbuhnya.

Dana bagi hasil (DBH) tahun 2026, Kabupaten Bekasi mendapatkan Rp209,21 miliar dan DBH sumber daya alam mencakup kehutanan, migas, perikanan dan panas bumi Rpu7,24 miliar. DBH lainnya dari perkebunan Rp400 juta.