Porsi Belanja Pegawai Kota Bekasi Tahun 2026 Disorot Dewan

Bekasi – Porsi belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi menuai sorotan. Hal itu terlihat dalam nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tahun 2026 sebesar Rp6,921 triliun.

Seperti yang diketahui, dalam kesepakatan itu, untuk pendapatan daerah ditargetkan Rp6,748 triliun. Sumbernya, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,130 triliun dan pendapatan transfer Rp2,617 triliun.

Sedangkan, untuk belanja daerah se nilai Rp6.921 triliun dialokasikan untuk belanja operasional Rp5.889 triliun, belanja modal Rp1 triliun dan belanja tidak terduga Rp29 miliar.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Ahmadi mengatakan, belanja daerah di tahun depan seharusnya untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur publik. Untuk itu, pemerintah daerah harus teliti menyusun potensi pendapatan daerah.

“Termasuk harus fokus membangun sistem digitalisasi pajak dan retribusi berbentuk dashboard real time,” kata Ahmadi.

Bahkan, kata dia, pihaknya sudah merekomendasikan rasio belanja pegawai agar bisa ditekan. Termasuk penguatan penyertaan modal BUMD yang didalamnya harus segera disahkan Perda.

“BUMD harus fokus pada bisnis inti agar sehat, mampu membiayai rencana usaha sendiri,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, rekomendasi Banggar DPRD akan menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.

“Semua catatan Banggar akan kami tindaklanjuti,” katanya.