Bekasi – Sejak menjabat sebagai Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto terus menjadi sorotan publik akibat sejumlah kebijakan dan tindakan yang dianggap kontroversial oleh sebagian warga dan pengamat. Meski ada upaya pemerintah kota dalam berbagai program, sejumlah polemik memicu kritik tajam dan aksi masyarakat.
1. Kritik Anggaran Rumah Dinas: Isu Moralitas dan Penggunaan APBD
Salah satu isu paling tajam yang muncul adalah polemik terkait alokasi anggaran rumah dinas wali kota yang mencapai sekitar Rp1,5 miliar per tahun dari APBD. Para pengkritik menilai penggunaan dana sebesar itu tidak mencerminkan efisiensi dan kepatutan, terutama ketika banyak warga Bekasi masih berjuang dengan kondisi ekonomi yang berat. Anggaran tersebut dianggap oleh sebagian pihak sebagai pemborosan yang tidak selaras dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
Sejumlah aktivis bahkan menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap moralitas dan asas kepatutan dalam penggunaan anggaran daerah, mengingat aturan pemerintahan daerah menekankan agar APBD diutamakan untuk pelayanan dasar publik, bukan fasilitas pribadi pejabat.
2. Respons Publik saat Banjir Besar: Hotel vs Lokasi Terdampak
Kontroversi lain yang mengemuka terjadi pada awal masa kepemimpinan saat banjir besar melanda Bekasi. Video yang tersebar di media sosial menunjukkan Tri Adhianto dan keluarganya menginap di hotel mewah di tengah situasi itu, sementara warga terdampak harus tinggal di pengungsian yang seadanya. Momen ini menimbulkan kritik tajam dari netizen yang menilai pilihan lokasi pengungsian tersebut sebagai kurang peka terhadap kondisi warga.
Pemerintah daerah menyatakan keputusan tersebut diambil agar lebih mudah memantau situasi banjir, namun bagi publik respons semacam ini dinilai tidak mencerminkan empati yang semestinya dari seorang pemimpin daerah.
3. Isu Jual Beli Jabatan dan Tata Kelola Birokrasi
Selain itu, isu mengenai dugaan praktik jual beli jabatan juga turut menyeruak. Sejumlah pengamat menilai respons Tri terhadap tudingan itu terkesan reaktif dan cenderung emosional, yang justru memperkuat persepsi buruk soal tata kelola birokrasi di lingkungan Pemkot Bekasi. Kritikus menyebut bahwa mutasi dan penempatan sejumlah keluarga dekat wali kota di posisi strategis memperkuat dugaan bahwa proses promosi jabatan tidak berdasarkan kompetensi.
4. Aksi dan Demonstrasi Menuntut Kepastian Kebijakan UMK
Kebijakan terkait Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi 2026 juga menjadi fokus kritik publik. Pada akhir Oktober 2025, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar demonstrasi di depan kantor pemerintah kota menuntut kejelasan peningkatan UMK di kisaran 10–15 persen. Mereka menilai pemerintah kota perlu lebih tegas memperjuangkan kesejahteraan buruh di tengah tekanan inflasi dan biaya hidup yang meningkat.
Tri merespons dengan mengadakan dialog langsung bersama massa aksi, menegaskan bahwa keputusan UMK melibatkan berbagai mekanisme dan mempertimbangkan aspek ekonomi secara luas. Namun bagi sejumlah elemen buruh, respons ini belum cukup memenuhi tuntutan mereka.
5. Tanggapan Pemerintah dan Arah Kebijakan
Pemerintah kota dalam beberapa kesempatan menegaskan komitmen mereka pada pelayanan publik dan dialog terbuka dengan masyarakat. Misalnya, pertemuan langsung dengan demonstran buruh menunjukkan adanya upaya untuk merangkul aspirasi warga. Namun, upaya semacam ini belum sepenuhnya meredam kritik yang terus datang dari berbagai arah.
6. Tantangan Kepemimpinan di Tengah Ekspektasi Publik yang Tinggi
Kritik terhadap Tri Adhianto tampaknya mencerminkan ekspektasi publik yang tinggi terhadap transparansi, empati sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Di satu sisi, kebijakan dan tindakan wali kota memiliki tujuan teknis dan administratif, namun publik melihatnya melalui prisma pengalaman hidup sehari-hari — khususnya ketika urusan kesejahteraan dan krisis bencana menjadi sorotan utama.
Dari rangkaian itu, dinilai kebijakan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, telah menimbulkan serangkaian reaksi — dari kritik moral dan administratif hingga aksi publik menuntut perubahan kebijakan.
Meskipun ada usaha dialog dan respons dari pemerintah kota, sejumlah isu yang muncul mencerminkan tantangan besar dalam memenuhi harapan warganya terhadap kepemimpinan yang transparan, empatik, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Di tengah kritik yang ada, sejumlah pengamat menilai Tri Adhianto mulai mendorong pola kepemimpinan yang lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Kehadirannya dalam dialog publik, respons terhadap demonstrasi, serta upaya perbaikan layanan perkotaan menunjukkan adanya usaha membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.
Langkah-langkah tersebut menjadi modal penting untuk memperbaiki kepercayaan publik, asalkan dibarengi konsistensi kebijakan, transparansi anggaran, serta peningkatan empati dalam situasi krisis.
