Connect with us

RSUD Bekasi Terancam Bangkrut, Wali Kota Bekasi harus Tanggungjawab

RSUDCham milik Kota Bekasi / Foto Dok Kabarbekasi.id

Berita

RSUD Bekasi Terancam Bangkrut, Wali Kota Bekasi harus Tanggungjawab

BEKASI – Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Chasbullah Abdul Madjid (RSUDCham) terancam bangkrut. Pasalnya, isu pengurangan pegawai hingga pemotongan yang remunerasi pegawai menjadi perbincangan.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, pemotongan remunerasi pegawai non-ASN BLUD mengacu pada keputusan Direktur RSUD CAM yang diperkuat oleh kebijakan Wali Kota Bekasi. Tak salah bila keputusan itu Wali Kota Bekasi bertanggungjawab.

Dalam ketentuan tersebut, komposisi belanja pegawai disebut tidak boleh melebihi batas persentase tertentu dari total anggaran, sehingga manajemen rumah sakit memilih langkah efisiensi melalui pemangkasan pendapatan pegawai.

Sumber internal RSUDCham menyatakan, manajemen sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan, yakni pengurangan jumlah pegawai atau pemotongan remunerasi. Namun, opsi kedua yang dipilih dinilai lebih membebani pegawai, terlebih di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan tidak adanya kenaikan pendapatan yang seimbang.

Kebijakan ini dinilai menimbulkan ketimpangan, lantaran di saat pegawai mengalami pemotongan penghasilan, justru muncul informasi adanya peningkatan remunerasi di jajaran direksi. Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan dianggap sebagai bentuk kegagalan manajemen dalam mengelola rumah sakit secara profesional dan berkeadilan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai pemotongan remunerasi berpotensi melanggar aturan ketenagakerjaan apabila dilakukan sepihak. Menurutnya, gaji merupakan hak pekerja yang dilindungi undang-undang dan tidak dapat dipotong tanpa dasar hukum, kesepakatan tertulis, serta mekanisme yang transparan.

Iskandar pun mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut agar tidak memicu gejolak sosial dan politik. Dia menegaskan, BLUD seharusnya dikelola secara profesional untuk pelayanan publik, bukan menjadi ruang kepentingan politik, karena pengelolaan yang keliru justru akan merugikan daerah dan masyarakat luas.

 

Kabarbekasi.ID menyajikan berita aktual dan akurat seputar Bekasi. Dilaporkan langsung oleh para reporter kami di lapangan.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lainnya di rubrik Berita

To Top