Dewan Dorong Akses Pendidikan di Kota Bekasi Bisa Merata

BEKASI – DPRD Kota Bekasi menilai masih ada salah satu wilayah yang belum memiliki Sekolah Menengah Pertama Negeri. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum meratanya akses pendidikan di tingkat SMP di sejumlah kecamatan.

Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada Senin 23 Februari 2026. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan bagi seluruh warga.

Menurut Misbahudin, Dinas Pendidikan perlu melakukan pemetaan secara detail untuk mengetahui kecamatan mana saja yang memiliki tingkat ketimpangan akses pendidikan paling tinggi. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan.

“Harus jelas wilayah mana yang ketimpangannya paling tinggi, minimal per kecamatan. Ini penting agar ada solusi konkret,” ujarnya.

Ia mencontohkan salah satu kelurahan di Kecamatan Jatiasih yang hingga kini belum memiliki SMP Negeri. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan layanan pendidikan.

“Masih ada kelurahan yang sampai hari ini belum mempunyai SMP Negeri. Apakah kemudian siswanya harus menumpang di SD atau bagaimana mekanismenya,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu juga menyebut di Kelurahan Jatirasa memang terdapat kegiatan belajar mengajar tingkat SMP, namun belum berdiri SMP Negeri secara definitif. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan, terutama dalam penerapan sistem zonasi.

Ia mendorong Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi dan merencanakan pembangunan unit sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan SMP Negeri agar hak pendidikan warga dapat terpenuhi secara setara. (ADV)