Suap Bekasi, KPK Telusuri Peran SJ di Kepemimpinan Bupati Sebelumnya

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah mengantongi sejumlah bukti awal terkait dugaan keterlibatan pihak swasta bernama Sarjan (SJ) sebagai penyedia paket proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebelum Ade Kuswara Kunang (ADK) menjabat sebagai bupati.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Sarjan diduga telah menjadi vendor pengadaan barang dan jasa untuk beberapa proyek pemerintah daerah pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya.

“Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, saudara SJ ini diketahui pernah berperan sebagai penyedia barang dan jasa dalam sejumlah proyek di era bupati sebelum ADK,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa penyidik kini tengah menelusuri kemungkinan adanya pola atau modus suap yang serupa, tidak hanya pada masa pemerintahan Ade Kuswara Kunang, tetapi juga pada periode kepemimpinan sebelumnya.

“KPK akan mendalami apakah praktik suap proyek yang melibatkan SJ ini hanya terjadi pada masa Bupati ADK atau juga sudah berlangsung pada periode-periode sebelumnya,” katanya.

Sebagai informasi, sebelum Ade Kuswara Kunang menjabat, Kabupaten Bekasi pernah dipimpin oleh sejumlah nama, antara lain Dedy Supriyadi, Dani Ramdan, Akhmad Marjuki, Herman Hanafi, almarhum Eka Supria Atmaja, serta Neneng Hasanah Yasin.