Siap-siap! Jatah Kursi SMP Negeri di Bekasi Dikurangi

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menerapkan kebijakan pengurangan jumlah siswa per kelas atau rombongan belajar (rombel) di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri secara bertahap. Kebijakan ini dimulai tahun ajaran 2026/2027.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan, langkah tersebut diambil agar proses pendidikan di sekolah tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa secara lebih optimal.

“Terkait dengan mutu, kita harapkan bahwa sekolah bukan saja tempat belajar, tetapi juga menjadi tempat proses pendidikan. Jadi guru dapat mendidik sikap dan perilaku secara lebih fokus,” kata Tri, Senin.

Ia menegaskan, jumlah maksimal siswa per kelas yang sebelumnya mencapai 44 orang kini dikurangi menjadi 40 siswa. Pengurangan ini akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai jumlah ideal sesuai standar pendidikan.

Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi juga menggandeng puluhan SMP swasta untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Tahun ini, Pemkot Bekasi menargetkan sekitar 4.000 siswa dari keluarga tidak mampu dapat bersekolah di swasta tanpa dikenakan biaya, dengan seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Kita membuka ruang lebih banyak bagi warga masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah di swasta, tetapi pembayarannya ditanggung oleh pemerintah,” kata Tri.

Tri juga mengakui bahwa kebijakan ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan serta kekurangan tenaga pengajar di Kota Bekasi yang mencapai hampir 1.500 guru.

Perlu diketahui Pemerintah Kota Bekasi setiap tahun membagi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan pembagian kuota, Jalur Domisili 45 persen, jalur Afirmasi 25 persen, jalur Prestasi: 25 persen, dan jalur Mutasi 5 persen.