Pendapatan Bekasi Berpotensi Hilang Rp62,4 Miliar

BEKASI – Potensi pendapatan Kabupaten Bekasi dari hasil opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal berkurang.

Pasalnya, porsi bagi hasil yang semula direncanakan 60 persen untuk kabupaten/kota dan 40 persen untuk provinsi, kini berubah menjadi sekitar 39 persen untuk daerah dan 61 persen untuk provinsi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengatakan perubahan kebijakan tersebut berpotensi mengurangi pendapatan daerah hingga Rp62,4 miliar. Padahal, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Menurut Ridwan, Kabupaten Bekasi memiliki beban infrastruktur cukup besar karena menjadi pusat kawasan industri. Kendaraan bertonase berat yang setiap hari melintas turut mempercepat kerusakan jalan.

“Semakin banyak jalanan yang dipakai, semakin rusak, tapi pajaknya enggak beres kita. Itu yang enggak adil,” kata Ridwan, Minggu (11/10/2026).

Ia meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat duduk bersama untuk membahas dampak perubahan kebijakan tersebut. Ridwan juga mempertanyakan dasar penentuan porsi bagi hasil yang dinilai perlu didukung kajian menyeluruh, termasuk jumlah kendaraan, lokasi registrasi, nomor polisi, serta karakteristik kendaraan yang beroperasi di daerah.

Ridwan menyebut perubahan tersebut didasarkan pada keputusan gubernur. Namun, menurut dia, kebijakan itu perlu dievaluasi agar tidak mengurangi potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bekasi secara signifikan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengakui berkurangnya dana transfer berdampak pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Sejumlah pos anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih mendesak.

Asep berharap ke depan terdapat peningkatan dana transfer agar program pembangunan tetap berjalan, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.