Bekasi – Penunjukan Wakil Bupati Bekasi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) membuka ruang politik baru bagi partai pengusung Bupati Ade Kuswara Kunang untuk segera menentukan figur pengganti. Dua nama yang menguat di internal koalisi adalah Jejen Sayutih dan Nyumarno, yang sama-sama memiliki basis politik kuat namun dengan karakter dan rekam jejak berbeda.
Situasi ini menjadi krusial, mengingat posisi wakil bupati tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah hingga periode berikutnya.
Jejen Sayutih: Figur Senior dan Simbol Stabilitas Politik
Jejen Sayutih dikenal sebagai tokoh senior PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi dan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Pengalamannya memimpin lembaga legislatif membuat Jejen dipandang memiliki kemampuan komunikasi politik yang matang, terutama dalam menjaga relasi antara eksekutif dan legislatif.
Dari sisi politik, Jejen dianggap sebagai representasi struktur partai yang kuat. Kehadirannya dinilai mampu meredam potensi konflik internal koalisi sekaligus menjaga kesinambungan arah kebijakan Bupati Ade Kuswara Kunang. Selain itu, Jejen relatif minim polemik hukum, sehingga secara elektabilitas internal dinilai lebih “aman” untuk diajukan.
Namun, tantangan Jejen terletak pada persepsi publik yang menginginkan figur wakil bupati yang lebih teknokratis dan dekat dengan isu lapangan, bukan sekadar simbol politik.
Nyumarno: Aktor Aktif dengan Modal Lapangan, Namun Sarat Sorotan
Sementara itu, Nyumarno, yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi aktif, memiliki keunggulan pada kedekatan dengan basis konstituen dan dinamika lapangan. Nyumarno dikenal vokal dan aktif dalam berbagai isu daerah, yang membuat namanya cukup dikenal di kalangan akar rumput.
Namun, di sisi lain, Nyumarno juga kerap dikaitkan dengan sejumlah polemik dan isu politik yang menimbulkan resistensi di internal maupun eksternal partai. Meski belum seluruhnya berujung pada proses hukum, sorotan tersebut berpotensi menjadi beban politik apabila ia diusulkan sebagai wakil bupati.
Dalam konteks kepentingan partai pengusung, faktor kehati-hatian menjadi pertimbangan utama agar posisi strategis wakil bupati tidak menimbulkan kegaduhan baru di tengah masa konsolidasi pemerintahan.
Relasi dengan Plt Bupati Asep Atmaja
Aspek lain yang tak kalah penting adalah peluang kerja sama dengan Plt Bupati Bekasi, Asep Atmaja. Figur wakil bupati ke depan harus mampu membangun relasi kerja yang harmonis agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
Jejen Sayutih dinilai memiliki keunggulan dalam hal komunikasi birokrasi dan politik, sehingga berpeluang lebih mudah beradaptasi dengan gaya kepemimpinan Plt Bupati. Sementara Nyumarno, meski memiliki keunggulan dalam mobilisasi dukungan lapangan, berpotensi memunculkan dinamika politik yang lebih cair namun juga lebih berisiko.
Kalkulasi Partai Pengusung
Bagi partai pengusung Bupati Ade Kuswara Kunang, keputusan ini bukan semata soal figur, tetapi juga kepentingan jangka panjang menjelang kontestasi politik berikutnya. Wakil bupati yang dipilih harus mampu:
– menjaga stabilitas pemerintahan,
– memperkuat citra kepemimpinan daerah,
– dan tidak menjadi titik lemah secara politik maupun hukum.
Dalam kalkulasi tersebut, Jejen Sayutih cenderung dipandang sebagai opsi stabil dan aman, sementara Nyumarno menawarkan dinamika dan kekuatan lapangan namun dengan risiko politik yang lebih besar.
Pemilihan wakil bupati pasca penunjukan Plt bukan hanya soal pengisian jabatan, melainkan cermin arah politik Kabupaten Bekasi ke depan. Apakah partai pengusung akan memilih jalur stabilitas melalui figur senior, atau mengambil risiko dengan figur yang lebih populis, akan sangat menentukan wajah pemerintahan daerah dalam waktu dekat.
Yang jelas, publik menanti keputusan yang mengedepankan kepentingan daerah, bukan sekadar kompromi elite politik.
