Kompolnas Pantau Keterlibatan Oknum Polisi di Dugaan Suap Ijon Bekasi

BEKASI – Adanya kecurigaan atas Keterlibatan anggota polisi aktif dalam dugaan praktik suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara. Mereka memastikan proses penyelidikan akan berjalan transparan.

Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim, menyatakan pihaknya akan memantau penanganan kasus tersebut untuk memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.

“Kasus ini akan kami monitor. Kami perlu memastikan bagaimana penanganannya dan apakah sudah sesuai prosedur,” ujarnya, seperti yang dikutif rmoljabar.

Pengungkapan kasus ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga menguji efektivitas sistem pengawasan, baik secara internal maupun eksternal di tubuh kepolisian.

Nama YS alias Lippo menjadi perhatian setelah disebut menerima aliran dana hingga Rp16 miliar dari sejumlah proyek pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi.

YS diketahui masih aktif bertugas di salah satu Polsek dan diduga berperan sebagai perantara antara pihak swasta dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Fakta tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung saat YS memberikan kesaksian untuk terdakwa SJ. Ia mengaku memperoleh fee sekitar 7 persen dari nilai proyek yang berhasil difasilitasi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa pengakuan terkait penerimaan fee miliaran rupiah telah masuk dalam alat bukti dalam berkas perkara.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Desember 2025 yang mengungkap praktik suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, dengan sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Bupati Bekasi periode 2025–2030 Ade Kuswara, Kepala Desa Sukadami HM Kunang, serta pengusaha Sarjan.