Dewan Wanti-wanti Pemotongan TPP ASN Kota Bekasi

BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi mendesak pemerintah daerah untuk memerhatikan skala prirotas pemberian hak pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengkhawatirkan kebijakan pemotongan hak pegawai akan mengurangi kinerja.

Seperti yang diketahui,Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengalami penyesuaian, kini beredar kabar bahwa TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan dipangkas.

Informasi yang beredar besaran pemotongan TPP ASN diperkirakan mencapai sekitar 8 persen.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi agar tetap mengutamakan skala prioritas dalam penyusunan anggaran tanpa mengurangi hak-hak ASN.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD telah menekankan agar belanja yang berkaitan dengan hak pegawai, termasuk gaji dan TPP, menjadi prioritas utama.

“Kami sudah mengingatkan TAPD agar benar-benar menerapkan skala prioritas. Gaji dan TPP merupakan hak pegawai yang wajib dipenuhi oleh pemerintah,” ujar Abdul Muin Hafied kepada awak media, Senin, 3 Agustus 2026.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membantah adanya pembahasan mengenai rencana pemotongan TPP ASN.

Menurut Junaedi, hingga saat ini pemerintah daerah masih memfokuskan pembahasan pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

“Belum ada pembahasan terkait hal tersebut. Saat ini kami masih fokus pada pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027,” tegas Junaedi.