Kekurangan Guru Menghantui Bekasi, Penataan PPPK Dinilai Jadi Solusi

BEKASI – Persoalan kekurangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi. Jumlah guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) terus mengalami penurunan akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya.

Di tengah kondisi tersebut, rencana penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibahas pemerintah pusat bersama DPR RI menjadi harapan baru bagi keberlangsungan tenaga pendidik di Kota Bekasi.

Melalui kebijakan tersebut, guru PPPK paruh waktu diproyeksikan dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu. Sementara mereka yang telah berstatus PPPK penuh waktu disebut berpeluang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027 mendatang.

Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti, menilai langkah penataan tersebut dapat membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan kekurangan guru.

Menurutnya, kebutuhan tenaga pendidik di Kota Bekasi saat ini cukup besar. Berkurangnya guru ASN akibat memasuki usia pensiun membuat kebutuhan terhadap tenaga pengajar semakin mendesak.

“Di satu sisi kita mengalami kekurangan guru yang sangat banyak. Bahkan, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan seiring dengan banyaknya guru yang pensiun,” ujar Wijayanti kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Ia menjelaskan, kondisi fiskal daerah juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pemkot Bekasi tidak dapat dengan leluasa melakukan perekrutan guru ASN baru. Belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibatasi maksimal 30 persen sehingga ruang pemerintah daerah untuk menambah pegawai menjadi terbatas.

Atas kondisi itu, intervensi pemerintah pusat melalui penataan tenaga PPPK dianggap sebagai pilihan yang paling memungkinkan untuk menjaga kebutuhan tenaga pengajar.

“Kalau kebijakan penataan PPPK itu dilaksanakan, kita sangat berterima kasih sekali. Karena pada dasarnya, kita memang sangat membutuhkan tambahan sumber daya manusia, khususnya guru,” tegasnya. (adv/humas)